Bupati Solok Selatan Ingatkan OPD Perkuat Pengawasan Kegiatan, Minta Persiapan APBD 2027

Padang Aro - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terus diingatkan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang tengah berjalan.

Hal itu disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam Apel Gabungan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Halaman Kantor Bupati, Senin (14/9/2026).

Khairunas menegaskan, setiap kegiatan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus diawasi dan ditindaklanjuti secara berkala. Evaluasi dan kontrol menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.

“Tanpa evaluasi, tanpa kontrol, tentu nanti waktu berjalan jangan sampai di akhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” katanya pagi ini.

Bupati meminta jajaran OPD dan PPK tidak menunggu hingga kegiatan mendekati akhir untuk melakukan evaluasi. Pengawasan perlu dilakukan sejak proses kegiatan berlangsung sehingga apabila ditemukan kendala dapat segera ditindaklanjuti.

Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Bupati juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan perencanaan kegiatan ke depan disiapkan dengan baik, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan sesuai target.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyinggung sejumlah agenda di bidang kepegawaian, khususnya terkait kegiatan uji kompetensi dan pelaporan. Ia meminta agar proses tersebut terus ditindaklanjuti sesuai tahapan.

Selain itu juga meminta informasi terkait jabatan yang masih belum terisi agar segera disampaikan apabila telah mendapatkan tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau sudah ada tanggapan BKN, sampaikan,” ujarnya.

Bupati menekankan, koordinasi dan tindak lanjut menjadi penting agar berbagai agenda pemerintahan, baik terkait pelaksanaan program maupun kepegawaian, tidak mengalami keterlambatan dan dapat berjalan sesuai ketentuan. (DISKOMINFO)